Mahasiswa Suarakan Keadilan dan Reformasi Institusi Penegak Hukum

Lima Tuntutan Keras Demo BEM UI di Mabes Polri: Dari Kasus Kematian Siswa AT hingga Desakan Copot Kapolri

Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Polri (Mabes Polri) dengan membawa lima tuntutan utama. Aksi tersebut dipicu oleh kasus kematian seorang siswa berinisial AT yang diduga melibatkan oknum anggota kepolisian, sekaligus menjadi momentum bagi mahasiswa untuk kembali menyuarakan agenda reformasi kepolisian.

Dalam orasinya, massa aksi menilai kasus tersebut mencerminkan persoalan serius dalam tubuh institusi Polri, mulai dari pengawasan internal hingga budaya kekerasan yang dinilai belum sepenuhnya dibenahi.

1. Hukuman Berat bagi Pelaku

Tuntutan pertama menegaskan desakan agar aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman pidana seberat-beratnya kepada anggota polisi yang diduga terlibat dalam kematian AT. Mahasiswa juga meminta aparat lain yang terbukti melakukan tindakan represif selama penanganan kasus tersebut turut ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

2. Desakan Copot Kapolri dan Kapolda Maluku

Poin kedua menjadi sorotan utama dalam aksi. Massa secara terbuka menuntut pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto. Mereka menilai pimpinan tertinggi Polri gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pembenahan internal secara maksimal sehingga kasus serupa terus berulang.

3. Bebaskan Tahanan Politik

Selain isu spesifik terkait kasus AT, BEM UI juga mengangkat tuntutan yang lebih luas, yakni pembebasan seluruh tahanan politik yang dianggap mengalami kriminalisasi dalam proses hukum. Mahasiswa menilai kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dijamin dalam negara demokrasi.

4. Tarik Polri dari Jabatan Sipil

Tuntutan keempat menyoroti keterlibatan anggota Polri dalam jabatan sipil. Massa meminta penegasan batas kewenangan institusi kepolisian serta penarikan aparat dari posisi-posisi sipil yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.

5. Reformasi Polri Harus Nyata

Sebagai puncak tuntutan, mahasiswa mendesak agar reformasi Polri diwujudkan secara konkret, tidak sekadar normatif atau seremonial. Mereka menuntut perubahan menyeluruh secara struktural, kultural, dan instrumental, termasuk evaluasi sistem rekrutmen, pengawasan internal, budaya kekerasan, hingga mekanisme akuntabilitas.

Mahasiswa juga mendorong pelibatan Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk memastikan proses pembenahan berjalan transparan dan terukur.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait lima tuntutan yang disampaikan mahasiswa tersebut.

#AksiMahasiswa
#ReformasiPolri
#TransparansiHukum
#AkuntabilitasPublik
#SuaraMahasiswa
#KeadilanUntukSemua
#EvaluasiInstitusi
#DemokrasiIndonesia
#PenegakanHukum
#KontrolSosial