Viral : Kasus Dugaan Penganiayaan Aparat terhadap Anak Kota Tual.

Sumber: Tribun Network

Mengapa Peristiwa Tragis Ini Bisa Terjadi?

Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan oknum aparat hingga menyebabkan seorang pelajar berusia 14 tahun meninggal dunia di Kota Tual tentu meninggalkan duka mendalam sekaligus pertanyaan besar di tengah masyarakat. Mengapa peristiwa seperti ini bisa terjadi?

Tulisan ini bukan untuk menghakimi proses hukum yang sedang berjalan, melainkan mencoba melihat persoalan secara lebih luas dan objektif.

1. Faktor Emosi dan Pengendalian Diri

Dalam berbagai kasus kekerasan, salah satu pemicu utama adalah kegagalan mengendalikan emosi di lapangan. Aparat keamanan kerap bekerja dalam tekanan tinggi, menghadapi situasi tak terduga, serta risiko konflik. Namun, profesionalisme justru diukur dari kemampuan mengelola emosi dalam kondisi sulit.

Ketika respons dilakukan secara impulsif, apalagi menggunakan kekerasan yang tidak proporsional, maka risiko fatal bisa terjadi—terutama jika yang dihadapi adalah anak di bawah umur.

2. Standar Operasional dan Implementasi di Lapangan

Setiap institusi memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait penggunaan kekuatan. Dalam konteks penegakan hukum, prinsip yang umum dipakai adalah proporsionalitas dan nesesitas (kebutuhan). Artinya, tindakan harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi.

Jika benar terjadi pemukulan menggunakan helm hingga menyebabkan korban terjatuh dan berujung fatal, publik tentu mempertanyakan apakah tindakan tersebut sudah sesuai prosedur atau tidak. Di sinilah pentingnya evaluasi internal yang transparan.

3. Minimnya Pendekatan Humanis

Dalam beberapa tahun terakhir, kepolisian mendorong pendekatan humanis kepada masyarakat. Namun, implementasi di lapangan bisa berbeda-beda tergantung individu dan situasi.

Ketika pendekatan persuasif tidak dikedepankan—terutama terhadap pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah—maka potensi eskalasi kekerasan menjadi lebih besar.

4. Pentingnya Pengawasan dan Pembinaan Internal

Peristiwa seperti ini juga mengingatkan pentingnya pengawasan berkelanjutan dan pembinaan psikologis bagi aparat. Evaluasi rutin, pelatihan pengendalian diri, serta sistem pengawasan yang ketat dapat menjadi langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang.

5. Transparansi untuk Memulihkan Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sangat bergantung pada transparansi penanganan kasus. Ketika proses hukum berjalan terbuka dan objektif, maka publik akan melihat bahwa institusi tidak menoleransi pelanggaran oleh oknum.

Permohonan maaf pimpinan kepolisian merupakan langkah awal, namun yang lebih penting adalah pembuktian melalui proses hukum yang adil dan akuntabel.

Penutup

Tragedi ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan kewenangan harus selalu dibarengi tanggung jawab besar. Setiap nyawa, terlebih anak di bawah umur, memiliki nilai yang tak tergantikan.

Masyarakat tentu berharap proses hukum berjalan transparan dan profesional, sekaligus menjadi momentum perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa depan.