Tuduhan, Kuasa, dan Luka Kepercayaan Publik

Poto :Ist AI

Tuduhan, Kuasa, dan Luka Kepercayaan Publik

Kasus penahanan Serda Heri, Babinsa Kelurahan Utan Kayu, oleh Kodim 0501/Jakarta Pusat bukan sekadar insiden disipliner internal TNI. Ia adalah potret telanjang tentang bagaimana kuasa negara dapat menjelma menjadi tekanan bagi warga kecil, serta bagaimana kepercayaan publik terhadap aparat diuji di ruang paling konkret: lapak pedagang kaki lima.

Suderajat (49), pedagang es gabus, mungkin tidak pernah membayangkan bahwa aktivitas rutinnya mencari nafkah bisa berubah menjadi krisis martabat. Tuduhan bahwa ia menggunakan bahan spons—yang disampaikan oleh seorang aparat berseragam—bukan hanya persoalan kualitas produk. Tuduhan itu mengandung stigma, dan ketika stigma datang dari aparat negara, dampaknya berlipat ganda. Seketika, pedagang kecil tak lagi berhadapan dengan konsumen, melainkan dengan opini publik yang dibentuk oleh rasa takut dan prasangka.

Di sinilah persoalan utama muncul: ketimpangan relasi kuasa. Babinsa bukan sekadar individu; ia adalah representasi negara di tingkat paling bawah. Setiap kata, sikap, dan tuduhannya membawa bobot institusional. Maka, ketika tuduhan dilontarkan tanpa mekanisme pembuktian yang adil, yang terluka bukan hanya individu seperti Suderajat, tetapi juga prinsip dasar negara hukum—praduga tak bersalah.

Publik bereaksi keras bukan karena anti-aparat, melainkan karena ada memori kolektif yang terus terulang: warga kecil sering kali menjadi korban paling mudah dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks ekonomi yang kian menekan, satu tuduhan saja cukup untuk mematikan usaha kecil. Lapak sepi, pelanggan menjauh, dan stigma terlanjur melekat, bahkan sebelum kebenaran diuji.

Langkah Kodim 0501/Jakarta Pusat menahan Serda Heri patut diapresiasi sebagai sinyal bahwa institusi tidak menutup mata. Namun, publik menuntut lebih dari sekadar reaksi setelah kasus viral. Penahanan ini seharusnya dibaca sebagai awal refleksi struktural, bukan akhir dari persoalan. Mengapa aparat yang seharusnya menjadi penghubung empatik antara negara dan rakyat justru tampil represif? Di mana pelatihan etika sosial, komunikasi publik, dan sensitivitas kelas sosial aparat teritorial?

Babinsa idealnya hadir sebagai pelindung warga, terutama mereka yang paling rentan. Ketika fungsi ini bergeser menjadi kontrol yang kaku dan mencurigai, maka yang terjadi adalah erosi kepercayaan. Negara kehilangan wajah humanisnya, dan aparat kehilangan legitimasi moralnya.

Kasus ini juga menyisakan pertanyaan mendasar: apakah keadilan hanya bergerak ketika sorotan media menguat? Jika tidak viral, akankah pedagang kecil mendapat pembelaan yang sama? Pertanyaan ini penting, karena keadilan yang bergantung pada tekanan publik bukanlah keadilan yang kokoh, melainkan keadilan yang reaktif.

Pada akhirnya, es gabus dan tuduhan spons hanyalah pintu masuk dari persoalan yang lebih besar. Yang sedang dipertaruhkan adalah martabat warga kecil dan arah relasi negara dengan rakyatnya. Jika negara ingin benar-benar hadir, maka kehadiran itu harus terasa melindungi, bukan menakutkan. Humanisme aparat bukan pilihan tambahan, melainkan syarat mutlak agar kepercayaan publik tetap hidup.

#KeadilanUntukPedagang#AparatHarusHumanis#BabinsaDanEtika#NegaraHadirUntukRakyat#UtanKayu