Uang SIM Disebut Triliunan, DPR Tantang Polri Buka Audit Terbuka

Ilustasi

Uang SIM Disebut Triliunan, DPR Tantang Polri Buka Audit Terbuka

Isu dugaan perputaran uang triliunan rupiah dari penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini, sorotan datang dari DPR RI yang secara terbuka menantang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membuka audit secara transparan kepada publik.

Pernyataan tersebut bukan dimaksudkan sebagai tuduhan langsung, melainkan sebagai respons atas pertanyaan publik yang kian menguat terkait pengelolaan dana penerbitan SIM. DPR menegaskan, transparansi menjadi kunci untuk menjawab keraguan masyarakat.

“Ini bukan soal menuduh, tapi soal menjawab pertanyaan publik. Kalau memang pengelolaannya bersih dan sesuai aturan, kenapa harus takut diaudit?” demikian salah satu pernyataan anggota DPR yang mengemuka dalam diskursus tersebut.

DPR menilai audit terbuka justru akan menjadi sarana pembuktian bagi Polri untuk menunjukkan akuntabilitas dan profesionalisme institusi. Transparansi, menurut DPR, bukan ancaman bagi lembaga negara, melainkan instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik.

Isu besarnya potensi pendapatan dari penerbitan SIM selama ini kerap menjadi perbincangan, mengingat jumlah pemohon yang mencapai jutaan orang setiap tahun. Jika dikelola secara akuntabel, dana tersebut dinilai dapat menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan dan berkontribusi pada pelayanan publik yang lebih baik.

DPR menekankan bahwa audit terbuka diperlukan agar publik mendapatkan gambaran jelas mengenai alur penerimaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan dana dari layanan SIM. Langkah ini dinilai penting untuk meredam spekulasi dan membangun transparansi institusional.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Polri terkait tantangan audit terbuka tersebut. Namun, desakan DPR menegaskan bahwa isu ini bukan sekadar sensasi politik, melainkan bagian dari tuntutan publik atas keterbukaan dan akuntabilitas lembaga penegak hukum.